Kerjasama Tangani Pengaduan Masyarakat Terkait Korupsi

Bupati Wali Kota Kepala Kejaksaan Negeri dan para Kapolres di Kalimantan Barat menandatangani perjanjian kerjasama penanganan pengaduan masyarakat di Kantor Gubernur Kalbar Selasa Pagi.

Penandatangan kerjasama penanganan pengaduan masyarakat yang diinisiasi pemerintah provinsi Kalimantan Barat ini diharapakan dapat diimplementasikan sebaik-baiknya di lapangan sehingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP bersama Aparat Penegak Hukum atau APH dapat saling bersinergi untuk mempercepat proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah se provinsi Kalimantan Barat.

Dalam penandatanganan kerjasama ini seluruh kepala daerah bersama pihak kepolisian dan kejaksaan negeri masing-masing daerah juga berkomitmen bersama- sama mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi didaerah masing masing.

Pelaksana tugas inspektur jenderal kementerian dalam negeri Sri Wahyuningsih berpesan agar seluruh kepala daerah mendukung kinerja yang akan dibangun baik oleh apip maupun aph dengan memperhatikan anggaran agar kinerja APIP berjalan baik.

Melalui kerjasama ini saat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait indikasi tindak pidana korupsi pada penyelanggara pemerintah daerah aparat penegak hukum harus berkoordinasi dengan apip sepanjang subjek yang yang di adukan masyarakat adalah penyelanggara pemerintah daerah yang masih aktif .

Sesuai dengan substansi perjanjian kerjasama apip sepakat akan memberikan data dan informasi kepada aparat penegak hukum saat penyidikan dilakukan demikaian juga dengan aparat penegak hukum juga sepakat memberikan data dan informasi kepada apip ketika telah melakukan pemeriksaan investigatif .

Ruai tv – 3 Juli 2018