Bawaslu Kalbar Temukan Pelanggaran Administrasi Paslon

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menemukan sejumlah pelanggaran pada proses Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 di Kalimatan Barat.

Sejumlah pelanggaran diantaranya terkait pemasangan APK diluar jadwal kampanye dugaan oknum ASN terlibat politik praktis serta penggunaan sarana publik milik pemerintah oleh salah satu paslon.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini terus mengumpulkan sejumlah bukti terkait temuan pelanggaran pada proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2018 di Kalimantan Barat Rabu 27 Juni lalu.

Temuantemuan tersebut masih bersifat catatan sehingga Bawaslu belum bisa melakukan penindakan karena proses pengumpulan barang bukti masih berlanjut diataranya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye APK dan bahan kampanye atau bk diluar jadwal kampanye dugaan Oknum Aparatur Sipil Negera atau ASN yang terlibat politik praktis dengan menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon serta adanya laporan terkait penggunaan sarana publik milik pemerintah oleh salah satu pasangan calon.

Menggapi temun tersebut divisi pencegahan dan hubungan antar Lembaga Bawaslu Kalimantan Barat Faisal Riza mengatakan konsekuensi harus diterima setiap paslon jika dalam tahapan Pilkada tidak sesuai aturan hukum berlaku ia menegaskan Bawaslu tidak akan segansegan melakukan penindakan.

Lebih jauh Faisal Riza berpesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pilkada untuk bekerja sesuai aturan hukum berlaku baik dari pihak penyelenggara pemilu pasangan calon maupun seluruh masyarakat demi terciptanya kalbar aman damai pasca Pilkada Kalbar berintergritas.

Ruai tv – 30 juni 2018