[youtube]http://youtu.be/HkHPMdZ4BaY[/youtube]
“Komisi pemberantasan korupsi terus mendorong perbaikan kualitas layanan publik dan pengelolaan apbd baik di pusat maupun daerah. Kali ini daerah yang menjadi sasaran adalah layanan publik dan pengelolaan apbd di lingkungan pemkot Pontianak.”
Sekretaris jenderal komisi pemerantasan korupsi bambang sapto pratomosunu, pada seminar pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan apbd di aula sultan syarif abdurahman, kantor wali kota pontianak kamis [8/11] pagi menerangkan, beberapa persoalan umum yang sering ditemui dalam pelayanan publik adalah belum transparan dan akuntabelnya pelayanan serta prosedur yang panjang dan berbelit-belit, selain biaya yang mahal yang kerap dikeluhkan pengguna layanan.
Sedangkan dalam pengelolaan apbd, masih dijumpai keterlambatan penetapan apbd dan adanya program kegiatan yang tidak masuk dalam kua ppas tetapi masuk dalam apbd serta belum efisiennya pengalokasian anggaran.
Untuk memonitoring kondisi pelayanan public, perencanaan dan penganggaran barang dan jasa maka kpk bekerja sama dengan bpkp untuk melakukan pengamatan di pemkot Pontianak.::Dika febriawan/wawan
